Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 320 Download : 182

Main Article Content

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi juga mendeskripsikan
transparansi pengelolaan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik
(e-procuremnet) di LPSE Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan untuk
mengetahui seberapa jelas informasi terkait proses e-procurement yang
disajikan LPSE NTB. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
studi lapangan, studi literatur dan pengolahan data skunder dan primer dari
berbagai sumber yang ada. Pengambilan data juga dilakukan dengan cara
wawancara kepada semua pihak yang terlibat dan memahami proses
pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement). Hasil
penelitian menunjukan secara prosedural proses e-procurement di LPSE NTB
sudah baik, karena publik bisa mengakses informasi terkait pengadaan
barang/jasa Pemerintah Provinsi NTB di Laman website LPSE NTB. namun informasi yang disajikan belum utuh, ada ketidaktranparansi informasi
mengenai proses lelang yang dilaksanakan, seperti ditemukan 13 paket
pengadaan yang tidak dicantumkan Nilai Penawaran Terkoreksinya (Rp. 0)
selama Tahun 2017-2020 dengan Pagu Anggaran mencapai Rp.
54.620.180.375. dan ada 76 paket lelang kategori Pengadan Barang yang
gagal sehingga dilakukan tender ulang, namun tidak ada kejelasan informasi
mengapa lelang bisa gagal, juga ada 76 paket lelang yang tidak dicantumkan
nama perusahaan pemenangnya selama Tahun 2017-2018. Dalam sistem eprocurement salah satu syarat yang harus terpenuhi adanya kejelasan
informasi mengenai seluruh proses pengadaan barang/ jasa dari awal sampai
akhir, kejelasan informasi tersebut meliputi jenis pengadaan yang akan
dilelangkan, nilai pagu anggaran, nilai HPS, nilai penawaran terkoreksi,
satuan kerja yang melakukan pengadaan, jumlah peserta lelang dan nama
perusahaan pemenang lelang.

Keywords

E-Procurement Transparansi Publik Procurement

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

References

  1. Andrianto, Nico, 2007. Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui EGoverment . Bayumedia Publlishing, Anggota IKAPI Jatim. Malang
  2. Arifianti R.ieni, dkk, 2015. Perspektif Triangle Fraud Theory Dalam Pengadaan Barang dan Jasa
  3. Pemerintah Provinsi NTB. Jurnal Investasi. Vo. 11 No.2. 195-213
  4. Asliana, Endang. 2012. Pengadaan Barang dan Jasa. Roland 6(197): 78.
  5. Gardenal, F. 2010. Public E-procurement : Difene, measure, and optimize organizational benefits.
  6. In A Paper Presented at the 4th International Public Procurement conference, Seoul,
  7. South Korea.
  8. Kim, Pan Suk. 2007. How to Build and Sustain Transparency and Public sector. Yonsei University.
  9. Souel. UNDESA bekerjasama dengan Kementrian PAN, UNGC, dan UNDP. Jakarta.
  10. Krina, P. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi.
  11. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Jakarta.
  12. Karyasa, Alit K. Salain, Nadiasa M, 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagal
  13. Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di
  14. Kabupaten Badung. Jurnal Spektran. Volume 2, No.1, Januari 2014. 19-26
  15. Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Direktorat
  16. Pengembangan dan pencegahan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) 2016
  17. Muhtar, Tutang. 2013. Implementasi Pengadaan Secara Elektronik E-Procurement di LPSE
  18. Sulawesi Tengah. Jurnal Infrastruktur, Volume 1, 44-52. 2011
  19. Nayabrani, Dyah Sabrina, 2017. Membangun Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui
  20. peningkatan Peran ICT Dalam Mereduksi Korupsi. Jurnal Hukum & Pembangunan. 4
  21. Vol.4. 47 No. 447-496
  22. Nurmandi, A, dkk, 2015. Making E-Procurement Work In a Decentralized Procurement System: A
  23. Comparison Of Three Indonesian cities. International Journal Of Public Sector
  24. Management. Vo.28. 198-220
  25. Nasution, S. Patimah. 2012. Evalusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Pada
  26. LPSE Kementrian Keuangan. Magister Perencanan Kebijakan Publik: Jurusan Ekonomi
  27. pembangunan
  28. Rinie, Afrianti, Budi Santoso, Lilik Handajani. 2015. Perspektif Triangle Fraud Theory Dalam
  29. Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah ProvinsiNTB, Jurnal Infestasi, Vol 11. No.2.
  30. 2015
  31. Setyadiharja, Rendra et al. 2014. “E-Procurement System Technology: An Analysis in Electronic
  32. Procurement Service Unit (LPSE) of Kepulauan Riau Province.” The Asian Journal of
  33. Technology Management 7(2):
  34. 93107.http://search.proquest.com/docview/1648629007?accountid=1029
  35. 5Cnhttp://sfx.cranfield.ac.uk/cranfield?url_ver=Z39.882004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:
  36. kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:ProQ%3Aabigl bal&atitle=EProcurement+System+Technology%3A+An+Analysis.
  37. Paraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah
  38. Zainal,Arifin.2019http://rri.co.id/post/berita/642358/sigap_polri/polda_ntb_usut_tersangka_lain
  39. _kasus_dugaan_korupsi_pengadaan_sampan_fiberglass.html. diakses 15.30, 18 Agustus
  40. 2019
  41. PPID. 2016. www.teraskreasi.com http://www.ntbprov.go.id/berita-lpse-ntb-raih-nationalprocurement-award-2016.html#ixzz4QT1icQUZ di akses 09.30, 18 Agustus 2020